Mensos: Ada Keluarga Pejabat Masuk DTKS Penerima Bansos
Bantuguru.id - Dilansir dari news.detik.com, Jakarta, Mensos TriRismaharini (Risma) mengatakan ada keluarga pejabat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial. Namun, dukungan sosial tidak diterima.
Awalnya, Risma berbicara tentang peningkatan DTKS. Dikatakannya, tidak ada DTKS yang tidak sesuai dengan data Dukcapil.
Risma mengatakan bahwa mereka yang tidak sesuai Ducapil akan dikembalikan ke daerah nanti. Jika sesuai dengan Ducapil, dapat disarankan untuk kembali ke daerah sehingga daerah perlu melakukan perbaikan sesuai dengan UU 13. / 2011, ini menetapkan bahwa data penduduk miskin tersebut berasal dari daerah itu.
Selanjutnya, Risma langsung berurusan dengan kontrak data yang ada tersebut. Saat itu, dia mengaku bahwa punya keluarga pejabat yang ikut DTKS dengan bansos.
Lisma mengatakan salah satu anggota keluarga staf telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tetapi ditolak.
Seperti diberitakan sebelumnya, Suharso Monoarfa, Kepala Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappoco), secara singkat menekankan gejolak data kependudukan di Tanah Air.
Awalnya, Risma berbicara tentang peningkatan DTKS. Dikatakannya, tidak ada DTKS yang tidak sesuai dengan data Dukcapil.
Risma mengatakan bahwa mereka yang tidak sesuai Ducapil akan dikembalikan ke daerah nanti. Jika sesuai dengan Ducapil, dapat disarankan untuk kembali ke daerah sehingga daerah perlu melakukan perbaikan sesuai dengan UU 13. / 2011, ini menetapkan bahwa data penduduk miskin tersebut berasal dari daerah itu.
Selanjutnya, Risma langsung berurusan dengan kontrak data yang ada tersebut. Saat itu, dia mengaku bahwa punya keluarga pejabat yang ikut DTKS dengan bansos.
Lisma mengatakan salah satu anggota keluarga staf telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tetapi ditolak.
Seperti diberitakan sebelumnya, Suharso Monoarfa, Kepala Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappoco), secara singkat menekankan gejolak data kependudukan di Tanah Air.
Ia menyatakan bahwa data kependudukan sangat penting karena berguna untuk semua pelayanan publik. Selain itu, Suharso memaparkan program dukungan pemerintah sebelum dan selama pandemi COVID-19. Pemerintah hanya memiliki empat utilitas sebelum pandemi, tetapi pemerintah menerapkan beberapa utilitas selama pandemi.
Ternyata ada banyak utilitas dengan demografi yang tidak akurat yang tidak mungkin ditargetkan oleh program. Dia mengatakan ada orang yang bisa mendapatkan bantuan dari berbagai program.
Suharso bahkan mengungkapkan gejolak data kependudukan. Menurut dia, karena data kependudukan yang tidak mencukupi, pejabat Tingkat 1 Kementerian PPN/Bappenas mendapat bantuan sembako.
Sumber: news.detik.com
Ternyata ada banyak utilitas dengan demografi yang tidak akurat yang tidak mungkin ditargetkan oleh program. Dia mengatakan ada orang yang bisa mendapatkan bantuan dari berbagai program.
Suharso bahkan mengungkapkan gejolak data kependudukan. Menurut dia, karena data kependudukan yang tidak mencukupi, pejabat Tingkat 1 Kementerian PPN/Bappenas mendapat bantuan sembako.
Sumber: news.detik.com
